LUWU TIMUR – Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) untuk Pemerintah Desa akan berlanjut di Tahun 2025, dimana BKK merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan akselerasi pembangunan perdesaan, yang berarti pula secara tidak langsung semua desa telah tersentuh oleh program pemerintah daerah, dan ini sekaligus upaya kita dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Mochammad Akbar Andi Leluasa saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (12/02/2024).
“Alhamdulillah, capaian 2023 berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang disampaikan oleh Dinas terkait, Status Desa mandiri meningkat dari 10 desa ditahun 2022 menjadi 24 desa mandiri di tahun 2023, status desa Maju meningkat dari 46 desa di tahun 2022 menjadi 59 desa ditahun 2023 dan Tahun 2023 tinggal 42 yang bersatus desa Berkembang, ini berarti ada 27 desa yang berhasil memperbaiki IDM di tahun 2023,” ungkapnya.
Ia pun berharap kepada seluruh Pemerintah Desa agar BKK di tahun 2024 ini maupun di tahun 2025 nanti tetap digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terkhusus Kepala OPD untuk proaktif dan bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah; mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan program dan kegiatan; serta berupaya untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah berdasarkan pada kewenangan masing-masing perangkat daerah,” tukasnya.
Liputan :tim
Editor :redaksi
