Terkait Perda Pro. Sulsel Nomor 2 Tahun 2017, Nasib Guru Honorer Pendidikan Menengah Belum Jelas

  • Whatsapp

Malili_ Dari 19 Pasal yang tertuang dalam klausul Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah, dinilai tak satupun Pasal yang menyentuh persoalan nasib para Guru yang masih berstatus Honorer.

Hal itu mengemuka saat Anggota DPRD Pro. Sulsel Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP, melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda Pro. Sulsel No. 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Aula SMK 1 Malili, yang juga di hadiri Sekreatris TGTPP, Zabur dan Kacabdis Salam, Kamis, (02/07/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Anleg DPRD Sulsel yang karip disapa Opu itu menuturkan, jika persoalan itu memang masih menjadi kendala bagi seluruh tingkat pendidikan menengah, tidak hanya di Kabupaten Lutim, bahkan kendala ini dirasakan diseluruh SMK/SMA yang ada di Prov. Sulsel.

“Bukan cuma kita di Prov. Sulsel ini, bahkan di Jawa, telah pula melakukan gugatan ke Kementerian Pendidikan agar kewenangan kembali ke daerah Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini perundangan tersebut belum saja berubah, oleh sebab itu marilah secara bersama kita mencari solusi terbaik, yang kelak bisa saya bawa ke tingkat Provinsi (Gubernur-red), agar Perda ini bisa lebih disempurnakan lagi, khususnya terkait akomodir nasib para guru honorer”. Urai Opu.

Sebelumnya, dalam sesi tanyajawab, Ketua Komite SMK Negeri 12, H. Rahmat Subhan, mengungkapkan secara struktural kewenangan pengelolaan SMK/SMA sebaiknya dikembalikan ke masing-masing Kabupaten/kota, olehnya, Perda tersebut harus direvisi.

“Masalahnya, masih banyak guru honorer di SMK di Kab. Lutim ini yang honornya tidak jelas dari mana sumbernya. Dalam Perda No. 2 Tahun 2017 ini saja, tidak ada pasal yang mengatur bagaimana provinsi menyikapi nasib para guru honorer itu, sementara ada juga aturan yang melarang penggunaan dana BOS sekolah untuk dipakai membayar honor”, jelas H. Rahmat Subhan.

Sebelum itu, lanjut dia, ada solusi yang dinilai cukup baik yang telah dilakukan komite sekolah, yakni dengan mengumpulkan donasi dari para orang tua peserta didik yang dimotori oleh Komite sekolah.

“Solusi mengumpulkan iuran atau donasi itu sempat dilakukan, namun belakangan hal itu dinilai masuk dalam kategori pungli, dan akhirnya banyak diantara para guru honorer tersebut jadi malas mengajar karena tidak menerima honor dan bisa dibayangkan bagaimana nasib para peserta didik yang di sekolahnya rata-rata hanya guru honorer yang mengajar, seperti yang terjadi di SMK Towuti, mirisnya, masih ada guru honorer yang hanya menerima Rp600.000 perbulan dan itu jelas sangat tidak manusiawi”, bebernya.

Usulan lain yang juga menjadi perhatian Opu yakni sebaiknya ada juga komite yang dibentuk di tingkat provinsi, sehingga bisa saling berkesinambungan komunikasi antara Komite di kabupaten dan provinsi.

“Memang seharusnya ada forum komite yang dibentuk, sehingga ada sinergitas dalam kerangka forum komite, yang tentunya kelak bisa menjadi wadah yang memiliki peran sentral. Saya akan perjuangkan secara maksimal hal ini kepada pemerintah provinsi”. Pungkas Opu.
Liputan : (amal)
Editor : redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *