Reses Perorangan Najamuddin, Kasi Intel Kejari Lutim Ingatkan Warga Hindari Money Politik

  • Whatsapp
Temu Konstituen Anggota DPRD Lutim dari Fraksi Golkar, Najamudin dalam reses perorangan

Malili_ Memasuki masa sidang kedua pembahasan anggaran APBD Pokok 2021, Najamuddin Anggota DPRD Lutim melakukan Reses Perorangan di Desa Harapan. kecamatan Malili. Rabu 4 November 2020.

Dalam reses ini banyak usulan masyarakat yang dianggap mendesak untuk di programkan di APBD Pokok.

Menanggapi aspirasi tersebut, Najamuddin mengatakan Reses perorangan DPRD Lutim dilakukan 3 kali setahun. Tujuannya melakukan temu konstituen untuk mengetahui apa aspirasi masyarakat terkait kelanjutan pelaksanaan pembangunan di Luwu Timur.

Najamuddin menjelaskan syarat mengusulkan sebuah program itu ada tiga hal yang harus bapak ibu ketahui. Yaitu harus selaras dengan visi misi pemerintah saat ini, memiliki asas manfaat untuk orang banyak dan memperhatikan kekuatan keuangan daerah.

“Terkait pengaspalan jalan menuju lokasi pemakaman dinilai sangat mendesak tahun ini saya pastikan masuk di APBD Pokok. Karena ini sangat mendesak dan penting. ” Ujar Naja.

Mengenai kebutuhan air bersih, lanjutnya, di APBD perubahan itu sudah diprogramkan. Dan ini harus selesai sebelum 15 Desember 2020. “Nanti saya telusuri dimana itu dipasang pipanisasinya.” tambah Naja.

Demikian juga usulan penambahan panjang dermaga. Ini pengurusannya sampai ke kementerian. Tapi dermaga ini tidak ada penimbunan, dan bukan juga untuk dermaga penyeberangan, jadi sangat bisa dianggarkan lewat APBD. “Sisa pengurusannya ini yang kita genjot,” Tutup Najamuddin.

Kasi Intel Kejari Lutim mengingatkan warga untuk hindari Money Politik

Reses perorangannya di hadiri oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Malili, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Dinas Pertanian dan para Kepala Desa serta warga .

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu Timur, Hasbuddin B Paseng mengingatkan resiko dari ‘Money Politic’ atau Politik Uang dalam proses Pemilu yang merupakan tindak pidana, baik yang memberi maupun yang menerima. Tak terkecuali dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Luwu Timur tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Orang yang terlibat (pemberi dan penerima) politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Aturan tersebut termaktub dalam UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

”Sanksi pelaku politik uang ini tak main-main. Dan yang memperihatinkan, selain tersangkanya oknum-oknum pemberi, juga penerima yang tak lain merupakan masyarakat kelas bawah, seperti petani, nelayan dan sebagainya,” Ujar Hasbuddin.

Dia juga meminta kepada masyarakat, jangan pernah menerima uang atau dalam bentuk apapun yang masuk kategori ‘money politic’.

” Pilkada tak lama lagi, kurang lebih sebulan lagi. Mulai saat ini, jangan pernah terlibat karena biar bagaimanapun pasti akan ketahuan. Kasihan kan kalau hidup kita hanya bergantung pada profesi kita sebagai petani atau nelayan lantas kita terjerat hukum, kasihan anak istri/suami kita, dan hukumannya pasti penjara,” Tegasnya.
Liputan : ok/to/**
Editor. : redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *