Malili_ Setelah mendengarkan secara seksama, pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi
Partai PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Pjs. Bupati Luwu Timur Jayadi Nas menyampaikan jawabannya dalam rapat paripurna, Selasa 17 November 2020.
Jayadi Nas mengungkapkan pandangan fraksi telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggungjawab yang besar dari semua fraksi, dengan memberikan saran dan masukan yang bersifat rasional.
Hal Ini didorong oleh rasa kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini untuk berkomitmen dalam membangun dan melaksanakan pelayanan publik di
Kabupaten Luwu TImur.
Terhadap pandangan fraksi PAN yang disampaikan Ibu Ir. Hj. Harisah Suharjo, mengenai berkurangnya dana transfer, hal
tersebut disesuaikan dengan penyampaian situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republlk Indonesia, tentang Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 Kab/kota seluruh Indonesia.
“Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah kami sependapat dengan Fraksi PAN bahwa Pemerintah Daerah teiah berupaya untuk menggenjot dan mengembangkan sektor-sektor PAD yang potensiai dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta melibatkan peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi daerah sehingga pendapatan yang direncanakan terukur dan terealisasi maksimal.” Ungkap Jayadi.
Untuk itu, lanjutnya, diharapkan semua
pihak turut mendorong dan merumuskan langkah-langkah Inovatif dan kreatif guna menggali potensi pendapatan daerah. Hal ini sekallgus menjawab pandangan fraksi Gerindra dan fraksi Nasdem.
Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan daerah Tahun 2021 yang diajukan dengan defisit nol atau zero disampaikan bahwa hal tersebut didasarkan atas asumsi realisasi penerimaan pendapatan pada perubahan APBD 2020 tidak maksimal. Hal
ini disebabkan adanya beberapa obyek terkait pendapatan pada perubahan APBD TA. 2020 diperklrakan tidak diterima sesuai perencanaan yang ada.
“Mengenai penyertaaan modal pemerintah kepada Bank Sulselbar kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan tentunya dengan besaran yang proporsional sebagaimana yang disepakati bersama Dewan, dan semoga hal tersebut dapat mendorong laju
pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan hal Ini sekallgus menjawab pendapat akhir darl Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem.” jelas Jayadi.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura yang disampaikan Anleg Rully Heryawan, menurut Jayadi Nas pemda sependapat dengan Pandangan Fraksi bahwa untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas pembentukan Perda perlu dilakukan
secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Kemudian terhadap Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan Anleg Wahidin Wahid, terkait program fisik yang tertunda pada tahun 2020 akibat merebaknya covid 19, telah menjadi
pertimbangan dan prioritas pemerintah daerah pada tahun 2021 dengan tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
Begitu juga mengenai pembangunan city centre yang tertunda tahun 2020 dan disarankan menjadi prioritas 2021 akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah
dalam pembahasan penganggaran selanjutnya.
“Mengenai program bedah rumah, kami sepakat dengan fraksi bahwa akan dipertimbangkan untuk ditingkatkan apabila kemampuan keuangan memungklnkan. Serta mengenai PKM dan sekolah agar dibuatkan Master Plan dapat kami sampalkan bahwa telah disusun master plan kesehatan yang memuat perencanaan fasilitas kesehatan di dalamnya dan terkait master plan pendidikan akan dikaji lebih detai pada masa yang akan datang dan menjadi
pertimbangan dalam penganggaran berikutnya.” ujar Jayadi.
Lebih jauh terkait hasil reses DPRD telah disampaikan ke OPD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan skala prioritas SKPD dengan tetap memperhitungkan plafon anggaran yang
ada.
“Kami sepakat dengan fraksi Golkar bahwa BUMD harus melakukan langka strategis dalam memanfaatkan penyertaan modal yang diberikan dan untuk itu pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring atas kinerja BUMD.” Terangnya.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi
Gerindra yang disampaikan oleh anggota dewan H.M.Sarkawi A. Hamid, M.Si terkait penyusunan APBD, menurut Jayadi Nas Pemda sepakat dengan pandangan Fraksi bahwa program-program yang diprioritaskan harus dapat berdampak positif dan dirasakan oleh masyarakat dan tentunya sejalan dengan Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang
telah direncanakan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD.
“Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari fraksi PDI perjuangan. Terkait dengan pembentukan jalan penghubung Desa Tawakua ke Desa Mantadulu dan Pembangunan Jembatan Sungai Tokek Desa Taripa dapat disampaikan bahwa akan dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara rinci dan detail untuk melakukan pengkajian secara cermat sesuai spesifikasinya dan menentukan skala prioritas ditahapan penganggaran yang akan datang.
Kemudian terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Bapak Efraem, ST., MM disampaikan sebagai berikut terkait sarana dan prasarana PDAM di kecamatan, dapat kami sampaikan bahwa untuk prasarana PDAM desa Tampinna pemeliharaan jaringan
distribusi utama dalam proses pemeliharaan oleh Dinas PUPR dan untuk Desa Watampanua dan Desa Maliwowo akan dilakukan peninjauan dan pengkajian lebih lanjut dan diusulkan untuk pertimbangan menjadi program prioritas selanjutnya.
“Terkait dengan persiapan proses lelang atau tender pada seluruh kegiatan fisik APBD TA 2021, dalam rangka percepatan maka mekanisme awal berupa penginputan RUP pada aplikasi SIRUP
akan dimulai setelah penetapan Perda APBD TA.2021, dan Saya perintahkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk percepatan lelang ataupun tender tersebut.” katanya.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan oieh anggota dewan Tugiat, S.Ag, Jayadi Nas mengatakan alokasi APBD TA. 2021 pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi amanat permendagri terkait mandatory spending APBD dengan tetap
memperhatikan fungsi APBD lainnya antara lain mengurangi angka pengangguran serta pemenuhan terhadap lapangan kerja di Kab. Luwu Timur dengan mengalokaslkan anggaran pada OPD terkait dalam rangka peningkatan
kapasitas sumber daya manusia khususnya calon tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan.
Liputan : malik
Editor. : redaksi
