Pengamat Administrasi Publik Sebut, Penetapan Ibas-Rio Sebagai Paslon Bisa Digugurkan

  • Whatsapp

Pengamat Administrasi Publik Dr. Masriadi S.Sos, MSi

Malili_ Pengamat Administrasi Publik Dr. Masriadi S.Sos, MSi, mengatakan jangan pandang enteng Undang-Undang Kependudukan Republik Indonesia yang berlaku saat ini .

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang ingin merubah identitas Kependudukan tidak bisa seenaknya memutuskan sesuai selera . Perubahan atau penyesuaian identitas tersebut harus lewat Penetapan Pengadilan.” Ujar Masriadi saat dikonfirmasi Jumat 09 Oktober 2020 terkait persoalan nama Andi Rio Calon Wakil Bupati Luwu Timur yang sudah di Tetapkan KPU Lutim sebagai Peserta Pilkada.

Menurut Masriadi, persoalan identitas sangat penting, untuk mendapatkan BLT saja identitas harus jelas, apalagi ingin menjadi Pimpinan di satu daerah . Acuannya UU Kependudukan Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Nah kalau ada identitas yang berbeda maka harus ada keputusan pengadilan . ”Harus ada Penetapan pengadilan, itu sifatnya Harus.” Tegas Masriadi.

Lantas bagaiamana dengan Penetapan Ibas -Rio sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Luwu Timur, Jebolan S3 Univeritas Brawijaya Malang ini menilai penetapan yang dilakukan KPU Luwu Timur ada cacat administrasi . Meski ini dalam balutan Pilkada dan KPU berpedoman dengan UU Pilkada, tapi soal kependudukan acuannya adalah UU Kependudukan dan ini berlaku bagi seluruh Warga Negara di Indonesia.

”Mau ada Pilkada atau tidak , Undang-Undang Kependudukan yang menjadi acuannya , dan itu harus di gugurkan Penetapan Pencalonannya. ” Tandas Masriadi .

Mestinya KPU Lutim menyarankan yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan identitas sebelum memasuki tahapan Penetapan Pasangan calon , dan ini bukan barang baru , sehingga terjadilah apa yang disebut tertib administrasi. ” Yang dikhawatirkan itu adalah salah satunya palsu, mungkin bisa jadi KTP yang Palsu atau Ijazah yang palsu, dan ini ada sanksinya yaitu 3 Tahun Penjara . Agar tidak berpolemik solusinya adalah harus cepat minta penetapan Pengadilan.

Okelah KPU Lutim sudah melakukan klarifikasi bahwa dua nama yang berbeda itu adalah orang yang sama, tetap saja harus ada penetapan pengadilan, mau ikut yang mana, ikut nama di KTP atau di Ijazah . Lembaga yang sudah diatur yang berhak menetapkan itu adalah Pengadilan Negeri setempat . Dan kemudian Pengadilan itu memerintahkan lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian identitas .

”Nah kalau mau ikut nama di Ijazah maka nama di KTP yang harus di rubah ikut nama di Ijazah, begitu juga sebaliknya. Tutup  Masriadi. Dikutip dari OKSon.com.
Liputan : **
Editor. : redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *