ODP dan PDP Covid-19 di Luwu Timur Meningkat, LBH Sarankan Pemda Lakukan Lockdown Local

  • Whatsapp

MALILI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, diminta menyiapkan upaya pencegahan penularan Virus Corona yang lebih ekstrem.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwu Timur, Muh Nur mengatakan, pemkab sudah harus mengkaji pembatasan wilayah lokal atau lockdown local.

Bacaan Lainnya

“Lockdown local Luwu Timur sudah harus dikaji oleh pemerintah daerah Luwu Timur,” kata Cici sapaan Nur Kepada Wartawan Sabtu 28 Maret 2020.

Pertimbangannya kata Cici, pertama adalah semakin bertambahnya ODP dan PDP.

Pertimbangan kedua, Luwu Timur berbatasan dua provinsi (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) dan merupakan jalur penghubung darat yang utama.

Meskipun pembatasan wilayah adalah kewenangan pusat, tetapi dua faktor di atas mengancam keselamatan orang banyak di daerah Luwu Timur.

Ia menjelaskan untuk pembatasan wilayah atau lockdown itu dalam undang-undangnya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

“Mulai dari efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan,” katanya.

Cici menyarankan Tim Gugus Tugas Covid-19 dan pemerintah serius memikirkan ini (lockdown local). Jangan berpikir di Luwu Timur belum ada yang positif Covid-19.

Ia juga mengingatkan Pemkab Luwu Timur dan tim gugus tugas Covid-19 penanganan setengah hati bisa membuat celaka banyak orang.

Kita masyarakat patuh saja berdiam di rumah, tidak lagi shalat berjamaah sebagian masyarakat.

“Harus ada upaya antisipasi yang ekstrim dari pemerintah misalnya lockdown local,” tutur Cici.

Pada website resmi Pemkab Luwu Timur http://covid19.luwutimurkab. go.id per 28 Maret 2020.
Orang dalam pemantauan (ODP) sudah 162 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sudah empat orang.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *