Lakukan Perbaikan Berkas Pengajuan Sengketa, Agus Melas: “Ini bisa jadi pendidikan politik di lutim”

  • Whatsapp
Tim Hukum Husler- Budiman Sempurnakan Berkas Pengajuan Sengketa

Malili_ Lakukan perbaikan berkas pengajuan sengketa Pilkada Luwu Timur, Tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur Muhammad Thorig Husler- Budiman kembali mendatangi Kantor Bawaslu Lutim, Selasa 13 Oktober 2020, malam ini.

Ditemui di Warkop Tanah Abang usai ajukan perbaikan berkas sengketanya, Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Husler-Budiman, Agus Melas, SH.MH mengatakan pengajuan sengketa tersebut juga bisa menjadi pembelajaran politik hukum bagi masyarakat Lutim.

“Syarat materil berkas sengketa ini telah kami sempurnakan, untuk itu semoga bisa diterima dan menjadi pendidikan politik hukum bagi masyarakat Lutim, bahwa pada dasarnya berdemokrasi itu tidak sekedar mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tetapi juga para peserta harus mematuhi hukum yang berlaku, khususnya UU Administrasi Kependudukan,” ujar Agus.

Pada realitas Pilkada yang sedang berlangsung di Bumi Batara Guru saat ini, ada peristiwa hukum yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pilkada Lutim (KPU Lutim), yang telah menetapkan Irwan Bahri Syam – Andi Muh. Rio Patiwiri sebagai pasangan calon pemilihan  bupati dan wakil bupati Luwu Timur  tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

Sementara itu, terdapat perbedaan nama dalam berkas persyaratan Calon Wakil Bupati di Ijazah/STTB (MUHAMAD RIO PATIWIRI) dan nama e-KTP (ANDI MUH. RIO PATIWIRI SH. MKn).

“Perbedaan nama di Ijazah/STTB yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tertulis atas nama MUHAMAD RIO PATIWIRI, sementara nama di e-KTP tertulis ANDI MUH. RIO PATIWIRI.” terangnya mengulas.

Sehingga kemudian Agus menilai perbedaan nama tersebut sudah merupakan peristiwa hukum yang harus diluruskan dan bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi segenap masyarakat.

Terpisah, Pengamat Administrasi Publik Dr.Masriadi S.Sos, MSi, mengatakan setiap Warga Negara Republik Indonesia yang ingin merubah identitas Kependudukan tidak bisa seenaknya memutuskan sesuai selera. Perubahan atau penyesuaian identitas tersebut harus lewat Penetapan Pengadilan.

“Terkait persoalan nama Calon Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut 2 yang sudah di Tetapkan KPU Lutim sebagai Peserta Pilkada. Seharusnya perubahan atau penyesuaian identitas tersebut harus lewat Penetapan Pengadilan.” terangnya beberapa waktu lalu dikutip dari Okson.com.

Menurut Masriadi, persoalan identitas sangat penting, untuk mendapatkan BLT saja identitas harus jelas, apalagi ingin menjadi Pimpinan di satu daerah .

“Acuannya UU Kependudukan Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Nah kalau ada identitas yang berbeda maka harus ada keputusan pengadilan. Harus ada Penetapan pengadilan, itu sifatnya Harus .” Tegas Masriadi.

Lantas bagaiamana dengan Penetapan Ibas -Rio sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Luwu Timur, Jebolan S3 Univeritas Brawijaya Malang ini menilai penetapan yang dilakukan KPU Luwu Timur ada cacat administrasi.

Meski ini dalam balutan Pilkada dan KPU berpedoman dengan UU Pilkada, tapi soal kependudukan acuannya adalah UU Kependudukan dan ini berlaku bagi seluruh Warga Negara di Indonesia.

”Mau ada Pilkada atau tidak, Undang-Undang Kependudukan yang menjadi acuannya, dan itu harus di gugurkan Penetapan Pencalonannya.” Tandas Masriadi .

Mestinya, lanjut Masriadi, KPU Lutim menyarankan yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan identitas sebelum memasuki tahapan Penetapan Pasangan calon, dan ini bukan barang baru, sehingga terjadilah apa yang disebut tertib administrasi.

”Yang dikhawatirkan itu adalah salah satunya palsu, mungkin bisa jadi KTP yang Palsu atau Ijazah yang palsu, dan ini ada sanksinya yaitu 3 Tahun Penjara . Agar tidak berpolemik solusinya adalah harus cepat minta penetapan Pengadilan.

Okelah KPU Lutim sudah melakukan klarifikasi bahwa dua nama yang berbeda itu adalah orang yang sama, tetap saja harus ada penetapan pengadilan, mau ikut yang mana, ikut nama di KTP atau di Ijazah.

“Lembaga yang sudah diatur yang berhak menetapkan itu adalah Pengadilan Negeri setempat. Dan kemudian Pengadilan itu memerintahkan lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian identitas. Nah kalau mau ikut nama di Ijazah maka nama di KTP yang harus di rubah ikut nama di Ijazah, begitu juga sebaliknya.” Tutup  Masriadi.
Liputan : Malik/**
Editor. : redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *