Malili__ Kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian DPRD Luwu Timur. Komisi 1 DPRD mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam rapat kerja di Ruang Komisi 1. Selasa (16/06/2020).
Kepala BKPSDM, Kamal Rasyid mengakui saat ini Luwu Timur kekurangan PNS terutama Guru. Tak hanya itu, persoalan itu kini dihadapkan dengan adanya jumlah PNS yang pensiun.
Mengenai pengisian eselon 2, mengalami hambatan saat pandemi covid19. Hal ini dikarenakan LAN saat ini membekukan latpim 2, prajabatan dan proses terkait pengisian eselon 2 yang beberapa waktu lalu diikuti oleh Luwu Timur.
“Kami tetap mengupayakan percepatan pengisiannya melalui proses seleksi dan koordinasi terkait hasil lelang,” kata Kamal.
Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep), menurut kamal tetap harus dilaksanakan menurut analisis kepegawaian sehingga saat dibutuhkan calon kepala sekolah sudah siap ditempatkan.
Ketua Komisi 1 DPRD, Hj. Harisah Suharjo mengatakan terjadinya banyak kekosongan jabatan akan menghambat jalannya roda pemerintahan, untuk itu Komisi 1 mendorong BKPSDM untuk mengkoordinasikan hasil lelang jabatan.
“Pemerintahan tidak akan berjalan maksimal apabila terus menerus terjadi (kekosongan jabatan) seperti demikian,” kata Harisah.
Dirinya juga mendukung BKPSDM dalam hal mempersiapkan Calon Kepala Sekolah. Hal ini akan berguna ketika pada saatnya nanti dibutuhkan.
Liputan : tom
Editor : redaksi lutim-news.com
